Oleh: Hetta Manbayu, SH. MH
( Lawyer)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan ketentuan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan juga merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah.
Dalam Permenkes tersebut disebutkan aplikasi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).
Beberapa pasal penting dalam Permenkes tersebut adalah sebagai berikut :
Pasal 2
Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
Pasal 3
(1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota.
(2) Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
(3) Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu kabupaten/kota.
Pasal 4
(1) Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data:
1. peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
2. penyebaran kasus menurut waktu; dan
3. kejadian transmisi lokal.
(2) Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan kurva epidemiologi.
(3) Data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan peta penyebaran menurut waktu.
(4) Data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.
(5) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.
Pasal 7
(1) Dalam rangka penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Menteri membentuk tim.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. melakukan kajian epidemiologis; dan
2. melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.
(3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya terkait dengan kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.
(4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim memberikan rekomendasi penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.
Pasal 13
(1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
1. peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. pembatasan kegiatan keagamaan;
3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
4. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
5. pembatasan moda transportasi; dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
KORELASI PSBB DENGAN PSPB :
Dalam kurikulum pendidikan tahun 1984 ada mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) untuk tingkatan SD, SMP dan SMA yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Mata pelajaran ini menyuguhkan peristiwa-peristiwa penting kebangsaan dalam upaya membina semangat perjuangan bangsa dan persatuan bangsa dalam melewati rintangan dan tantangan pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Walaupun kemudian mata pelajaran PSPB ini tidak lagi menjadi mata ajaran dan termasuk peniadaan penataran P4.
Dalam penanganan Covid-19, hal ini harus kita jadikan moment penting dalam pergulatan bangsa dan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan kedaulatan Negara.
Seluruh element bangsa harus bersatu dalam menghadapi pandemi yang salah satunya adalah dengan mensukseskan program PSBB yang dilaksanakan selama 14 hari untuk memutus mata rantai penyebaran virus, walaupun masing-masing daerah terdapat perbedaan dalam penerapannya, namun hal itu disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
Kita perlu melakukan langkah-langkah nyata yang dimulai dari diri kita sendiri, antara lain menahan diri untuk tidak keluar rumah, menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, asupan gizi yang sehat, istirahat yang cukup, membersihkan lingkungan rumah, dan lain sebaginya. Sejarah akan mencatat bahwa bangsa Indonesia telah melakukan upaya cerdas dalam penanggulangan Covid-19, sehingga nantinya akan mejadi ukiran yang indah untuk dipelajari dikemudian hari dalam bingkai Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dalam menghadapi Covid-19.
MARI SELAMATKAN INDONESIA…….!
SUKSESKAN PROGRAM PSBB.
Posting Komentar