Jakarta,dMagek.id,-- Politisi Partai Amanat Nasional () Yandri Susanto meminta kebijakan larangan di tengah wabah (Covid-19) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tak sekadar 'lip service'.
Pemerintah harus menyertai kebijakan larangan mudik dengan kebijakan penghentian operasional transportasi umum seperti bus antar kota antar provinsi (AKAP), kereta api, atau pesawat.
Kalau moda transportasi tidak dihentikan, mereka beli tiket sendiri, mereka pakai uang sendiri terus bus juga enggak akan berhenti kalau tidak dilarang dan itu tak bisa disalahkan tapi ikut dari pidato Presiden," ucap Yandri
"Tadi Presiden mengumumkan dilarang mudik, itu saya kira bagus, kita apresiasi, tapi tindakan pemerintah atau imbauan atau kebijakan pemerintah ini jangan setengah-setengah, jangan hanya lip service," kata Yandri kepada wartawan pada Selasa (21/4).
Baca juga : masa-isolasi-mandiri-walikota-bogor.
"Kalau memang benar serius, bukan hanya pemanis kata harus diikuti dengan penghentian moda transportasi selama kurun puasa mudik dan lebaran," tambahnya
Mudik akan efektif dilarang mulai Jumat 24 April. Pemerintah baru akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang bersikeras mudik mulai Jumat 7 Mei 2020. Polisi pun akan menyekat sejumlah ruas jalan perbatasan DKI Jakarta.
Dia menerangkan bahwa pemerintah harus menyiapkan aturan pendukung kebijakan larangan mudik yang mengatur penghentian operasional transportasi umum untuk mencegah pergerakan masyarakat.
Bila tak ada aturan pendukung, ia khawatir masyarakat masih akan berbondong-bondong membeli tiket dan pulang ke kampung halaman masing-masing.
Jokowi melarang mudik pada Ramadan dan lebaran tahun ini untuk mencegah penyebaran virus corona. Larangan ini berlaku di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi; daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan zona merah penyebaran virus corona.***
Sumber,CNNIndonesia.com.
Posting Komentar