Jakarta, dMagek.id,- Tidak memenuhi kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menolak 4.634 permohonan keringan pajak dari 20.000 permohonan pada sektor industri
DirJen Pajak Kementrian Keuangan Suryo Utomo dalam teleconference bersama wartawan, Rabu (22/4/2020 menjelaskan bagi permohonan yang ditolak artinya mereka tidak memenuhi kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan. Lalu penolakan juga terjadi jika para wajib pajak belum menyampaikan SPT Tahunan 2018
“Ada kriteria cocoknya KLU dan SPT 2018. Kami cek SPT 2018 kalau sudah disampaikan dan KLU-nya cocok,” ucap Suryo
Dikutip dari laman tirto.id Adapun sesuai ketentuan stimulus kedua yang berlaku April 2020 ini, pemerintah memberikan penanguhan pajak PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan, penundaan penyetoran PPh pasal 25 yang mengatur angsuran pajak perusahaan, dan penundaan PPh pasal 22 dalam rangka impor.
Menurut data Ditjen Pajak per 21 April 2020 pukul 19.01 WIB, ada 12.062 wajib pajak mengajukan PPh pasal 21. Sekitar 9.610 WP disetujui dan 2.452 WP ditolak.
Lalu pada keringanan PPh Pasal 22 ada 3.557 permohonan wajib pajak. Sekitar 2.905 di antaranya diterima dan 652 permohonan wajib pajak ditolak. Pada PPh pasal 25 ada permohonan wajib pajak sebanyak 4.346. Permohonan yang disetujui sebanyak 2.816 dan ditolak sebanyak 1.530.
Terakhir Ditjen Pajak juga mencatat ada sekitar 53 permohonan wajib pajak untuk PPh pasal 23 untuk memperoleh relaksasi pajak dari dividen sampai modal. Seluruh 53 permohonan itu disetujui DJP.
Dia menilai agar produk UU yang akan disahkan DPR sesuai keperluan rakyat, bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini. "Fraksi Partai Demokrat justru mengajak kepada pemerintah untuk bersama serius dan lebih bijak menyelesaikan pandemi COVID-19 yang kian hari kian meningkat dari angka penderita dan kasus kematian," ujarnya.***
Posting Komentar